Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), sebuah langkah strategis pemerintah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Kementerian ATR/BPN diberi fokus untuk mempercepat implementasi program serta menyelesaikan hambatan, khususnya dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa dari target 2.000 RDTR, sebanyak 668 telah selesai disusun. Ia optimistis sampai akhir tahun 2025, jumlah ini akan mencapai 700 RDTR.
“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Sampai akhir tahun, kita optimistis bisa capai 700 RDTR,” ujarnya pada rapat pimpinan Satgas P2SP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Satgas P2SP dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 Oktober 2025, kemudian diikuti dengan Rakornas para Menteri Kabinet Merah Putih, dan dibagi ke dalam tiga Pokja dengan fokus masing-masing.
Tidak hanya percepatan penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN juga bertanggung jawab untuk mengintegrasikan RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Menteri Nusron menekankan bahwa digitalisasi melalui OSS sangat penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan mendorong investasi nasional.
“Dari 668 RDTR yang sudah selesai, belum semuanya terintegrasi ke dalam OSS. Ini menjadi pekerjaan rumah kami dan saya berkomitmen untuk menindaklanjutinya. Dalam dua bulan ke depan, saya akan dorong agar seluruh RDTR yang belum terintegrasi OSS segera ditindaklanjuti,” ungkap Menteri Nusron.
Sebagai pimpinan rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa hasil pembahasan akan segera ditindaklanjuti masing-masing Pokja agar seluruh program strategis nasional berjalan sinkron dan sesuai arahan presiden.
Dalam rapat tersebut, hadir pula Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Nuke Harniati, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
