Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, mengadakan pertemuan perdana dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pertemuan ini menjadi momen penting untuk memberikan pengarahan mengenai peran PPNS dalam pemeriksaan serta penegakan hukum di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam kesempatan tersebut, Pudji menegaskan bahwa PPNS merupakan aset sangat berharga bagi Kementerian ATR/BPN, mengingat tidak semua pegawai memiliki kemampuan lidik dan sidik seperti PPNS. Ia berharap agar peran PPNS dapat dioptimalkan dalam pemeriksaan internal dan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Lebih lanjut, Pudji menjelaskan bahwa peran awal PPNS adalah untuk memeriksa dan melakukan investigasi terhadap pegawai yang menghadapi persoalan hukum. Salah satu tugas utama PPNS adalah mengumpulkan alat bukti dan merangkainya menjadi petunjuk yang lengkap guna mendukung proses penegakan hukum.
Sekjen ATR/BPN juga bertekad untuk mendukung kerja PPNS melalui surat resmi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Jaksa Agung agar mempermudah koordinasi PPNS dengan APH di seluruh wilayah Indonesia, terutama saat melakukan pemeriksaan dan penyidikan di tingkat Polda maupun Polres.
Langkah pengawasan dan penegakan hukum internal ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pegawai Kementerian ATR/BPN di daerah sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang tanpa kekhawatiran hukum yang tidak jelas. Pudji menegaskan bahwa pihak pusat memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi rekan-rekan di daerah.
Kegiatan pengarahan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Budi Santosa, beserta sejumlah PPNS Penataan Ruang Kementerian ATR/BPN.
