Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan agraria. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa dalam satu tahun kepemimpinan ini, terdapat berbagai capaian konkret yang dirasakan masyarakat.
Menurut Menteri Nusron, penataan alokasi dan distribusi tanah saat ini berjalan lebih berkeadilan dan menitikberatkan pada kepentingan masyarakat. Pemerintah memperketat peraturan terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui pola pemberdayaan dan kemitraan yang konkret.
Kebijakan ini berdampak positif pada program ketahanan pangan nasional. Data dari inventarisasi Kementerian ATR/BPN menunjukkan terdapat potensi lahan seluas 52.107,97 hektare yang mendukung program ketahanan pangan. Menteri Nusron menegaskan bahwa tanah harus berfungsi tidak hanya sebagai instrumen ekonomi tetapi juga sosial, memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar.
Selain ketersediaan lahan, ketahanan pangan pun sangat tergantung pada dukungan infrastruktur pertanian dan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Menteri Nusron, produktivitas pangan bergantung pada ketersediaan lahan, sistem irigasi yang baik, serta dukungan pupuk dan SDM yang berkualitas.
Kementerian ATR/BPN terus berupaya menghadirkan pelayanan yang profesional dan modern untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
